SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.

LPS mengatur mekanisme penutupan dan perlindungan simpanan.

baca selengkapnya
3 Agustus, 2026
Hukum

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara

Praktik korupsi merusak fondasi integritas lembaga negara. Penyalahgunaan kewenangan mengancam tata kelola pemerintahan baik.

baca selengkapnya
7 Agustus, 2026
Hukum

Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

KUHAP saat ini, warisan kolonial Belanda, segera perlu direformasi.

baca selengkapnya
1 Agustus, 2026
Hukum

Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah

Terjadi konflik kepentingan antara hukum adat dan hukum positif dalam penguasaan tanah di Indonesia.

baca selengkapnya
5 Agustus, 2026
Hukum

Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

Kerahasiaan data nasabah dijamin UU, dengan pengecualian tertentu.

baca selengkapnya
15 Juli, 2026
  • Hukum

    Tuntutan dan pembelaan

    21 Agustus, 2006 /

    Tuntutan dan pembelaan; a. Apabila pemeriksaan dinyatakan selesai oleh ketua sidang b. Apabila semua alat bukti telah rampung diperiksa c. Apabila semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kpd terdakwa maupun terhadap saksi serta sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut. d. Demikian juga surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan serta sekaligus menanyakan pendapat terdakwa atau JPU akan isi surat dan BAP yang dibacakan. e. Tuntutan dibuat dan dibacakan oleh JPU f. Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan (psl 182/1a dan b) g. Jawab menjawab dengan syarat terdakwa/PH mendapat giliran terakhir. h. Tuntutan dan pembelaan dibuat secara tertulis (psl 182/1c) i. Bagi…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Hukuman Mati di Indonesia

    4 Juli, 2026

    Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.

    12 Juli, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026
  • Hukum

    Pemeriksaan terdakwa

    20 Agustus, 2006 /

    Pemeriksaan terdakwa: a. Pemeriksaan identitas terdakwa b. Ketua sidang memperingatkan terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya disidang pengadilan. c. Pemeriksaan terdakwa sesudah pemeriksaan saksi. d. Larangan mengajukan pertanyaan yg menjerat terdakwa (psl 166) e. Hakim dilarang menyatakan sikap keyakinan salah tidaknya terdakwa (psl 158) f. JPU dan PH dapat mengajukan pertanyaan kpd terdakwa (psl 164/2) g. Jika terdakwa tdk paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang penterjemah.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.

    30 Juli, 2026

    Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi

    26 Agustus, 2026

    Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas

    26 Agustus, 2026
  • Hukum

    Eksepsi

    19 Agustus, 2006 /

    Eksepsi: a. Diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya b. Tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan akan tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang melekat kpd surat dakwaan. c. Diajukan setelah JPU membacakan surat dakwaan. Macam-macam eksepsi dalam Hukum Acara Pidana: a. Eksepsi tidak berwenang secara absolut (UU 14/1970 jo. UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) b. Eksepsi tidak berwenang secara relatif: – Locus delicti (psl 84/1) – Apabila kebanyakan saksi yang hendak didengar, tempat tinggalnya lebih dekat ke PN tempat tinggal terdakwa. (psl 84/2) – Kewenangan atas penunjukan Menteri Kehakiman (psl 85) – Kewenangan PN Jakpus berdasar UU atas tindak pidana yg dilakukan di…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.

    30 Juli, 2026

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.

    10 Juli, 2026
  • Hukum

    Tata cara pemeriksaan saksi

    18 Agustus, 2006 /

    Tata cara pemeriksaan saksi: a. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang b. Ketua sidang memeriksa identitas saksi c. Saksi wajib mengucapkan sumpah d. Wajib mendengarkan keterangan saksi tambahan, baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum (psl 162/1c) e. Cara pemeriksaan saksi yang berhalangan sah yaitu saksi meninggal dunia, saksi pindah tempat tinggal sehingga sulit untuk menghadapkannya ke persidangan, atau saksi sedang menjalankan tugas negara, maka kesaksiannya dibacakan dari BAP (psl 162/1) Keterangan yang harus diberikan saksi a. apa-apa yang dilihatnya sendiri b. apa-apa yang didengarnya sendiri c. apa-apa yang dialaminya sendiri d. menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuan sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penahanan di Rutan KPK – Kejagung menitipkan tahanan di Rutan KPK demi akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan sinergi antar-aparat penegak hukum.

    28 Juli, 2026

    Masalah sistem keuangan nasional

    29 Juni, 2026

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026
  • Umum

    Happy Independence Day

    17 Agustus, 2006 /

    Hari ini tepatnya 61 tahun yang lalu, Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Perayaan tahun 2006 ini mengambil thema: DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, KITA TINGKATKAN RASA KEBANGSAAN DAN KEBERSAMAAN UNTUK MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Hukum

    Proses Pemeriksaan Sidang Pertama

    16 Agustus, 2006 /

    Dalam Sidang pertama ada beberapa proses penting yang harus dilakukan: 1. Pemeriksaan identitas terdakwa (psl 151/1) 2. Pembacaan surat dakwaan (psl 155/1) 3. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti isi dakwaan (psl 155/2b)

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.

    23 Juli, 2026

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026
  • Hukum

    Pemeriksaan Persidangan

    15 Agustus, 2006 /

    Prinsip-prinsip pemeriksaan dalam persidangan: a. Pemeriksaan terbuka untuk umum (psl 153/3) b. Hadirnya terdakwa dalam sidang (psl 154) c. Ketua sidang memimpin pemeriksaan (psl 217) d. Pemeriksaan secara langsung dan lisan (psl 153/2) e. Ketua sidang wajib menjaga pemeriksaan secara bebas (psl 153/2b) f. Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi (psl 160/1b) Jenis-jenis acara pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama: a. Acara pemeriksaan biasa b. Acara pemeriksaan singkat c. Acara pemeriksaan cepat. Panggilan dan syarat sahnya panggilan: a. Panggilan berbentuk surat panggilan yang memuat: tanggal, hari serta jam sidang, tempat gedung persidangan, untuk perkara apa ia dipanggil. b. Panggilan harus disampaikan secara langsung kepada terdakwa dialamat tempat tinggalnya, apabila tidak diketahui,…

    baca selengkapnya
    santos 8 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.

    10 Juli, 2026

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026

    Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi

    26 Agustus, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
  • Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
  • Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
  • Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.